Kamis, 15 September 2011
Nuansa Budaya Dalam Film Indonesia
Ditulis Oleh : Aribowo *)

Pengantar Redaksi:


Tulisan di bawah ini adalah makalah yang disampaikan anggota LSF, drs. Aribowo, MS., dalam program Sosialisasi LSF di Kendari (Sulawesi Tenggara), 8 September 2011. –Red.

Bahasan budaya dalam film Indonesia, termasuk sinetron dalam televisi, sebenarnya bukan hal baru. Sejak awal perkembangan film Indonesia pada  tahun 1926, dihitung sejak produksi “Loetoeng Kasaroeng”, wacana tentang film sebagai ekspresi budaya, atau film sebagai produk budaya, atau nuansa budaya dalam film Indonesia telah menjadi wacana penting.

Sejak dahulu berbagai pendapat tentang film Indonesia selalu mengutub dalam 2 hal, yaitu film sebagai industri seni yang melayani pasar dan atau film sebagai industri budaya atau (bermakna apresiasi seni dan budaya). Salim Said, misalnya, berpendapat bahwa sejarah perfilman Indonesia terbebani dosa turunan, yaitu film Indonesia sejak dahulu produksinya diarahkan untuk melayani pasar dan untuk kepentingan para pengusaha. Karena itu film Indonesia berkembang untuk kepentingan pasar, kepentingan dagang dan uang dalam konteks industri budaya.

Di sisi lain juga berkembang pendapat bahwa film Indonesia sejak era Usmar Ismail telah tumbuh sebagai film berbudaya, film bernilai seni dan budaya Indonesia. Karena itu film-film semacam ini, di satu sisi memenuhi kriteria pasar, yaitu laku dijual dan ditonton masyarakat, dan di sisi lain memenuhi apresiasi seni, ekspresi estetika, dan artistik budaya Indonesianya sangat kuat.

Film-film Usmar Ismail, sejak saat itu, dianggap sebagai tonggak film nasional yang  bernilai seni dan budaya tinggi. Mainstream film bernilai seni dan budaya kuat ini, di kemudian hari berkembang bervariasi seperti tumbuh pada film-filmnya Teguh Karya, Syuman Djaya, Asrul Sani, Ami Prijono. Dalam batas tertentu muncul juga dalam filmnya Arifin C. Noer, dan pada generasi saat ini tampak pula pada film-filmnya Garin Nugroho, Deddy Mizwar, Riri Riza, Mira Lesmana, Hanung Bramantyo,  Deddy Setiadi (untuk film TV), dan sebagainya.

Persoalannya adalah apakah film yang bernuansa budaya nasional itu? Apakah benar film-film yang diproduksi untuk kepentingan pasar bukanlah film bernuansa budaya nasional? Sebaliknya, apakah film-film yang diproduksi untuk kepentingan apresiasi seni dan budaya adalah contoh film bernuansa budaya nasional?  Apakah film-film, baik film layar lebar maupun sinetron atau film TV, yang bercerita tentang nilai daerah adalah otomatis tergolong film bernuansa nasional?  Mengapa tema film Indonesia sebagian besar mengerucut pada tema kota, Jakarta dan masalah metropolitan?  Inti persoalan dasarnya ada pada konsep kebudayaan itu sendiri. Apakah konsep kebudayaan itu?

Konsep Kebudayaan

Secara sederhana sebenarnya kebudayaan bisa diurai dalam dua perspektif  besar yaitu konsep kebudayaan klasik (tradisional) dan yang radikal. Para antropolog dan sosiolog klasik seringkali mendeskripsikan bahwa kebudayaan selalu mengandung tiga unsur besar.  Yaitu  (1) nilai, ide, dan gagasan; (2) perilaku manusia; (3) wujud budaya.

Kebudayaan selalu dituntun dan dikembangkan dari superstruktur yaitu nilai, gagasan, ide, dan adat. Superstruktur (suprastruktur) berpengaruh kuat terhadap infrastruktur. Konsep kebudayaan seperti ini melahirkan anggapan semua sistem sosio-ekonomi, hukum, dan politik ditentukan oleh sistem nilai budayanya. Sebab perilaku sosial ditentukan oleh sistem nilai budaya.

Dalam perdebatan besar dan klasik antara Sutan Takdir Alisjahbana (STA) dan Ki Hadjar Dewantara, mengarah ke fokus ini, yaitu kebudayaan nasional berasal dari kebudayaan daerah karena suatu sistem kebudayaan bermula dari subsistem kebudayaan. Sedangkan STA berbalik bahwa kebudayaan nasional juga bermula dari superstruktur kebudayaan dunia. Tetapi dua pendapat besar itu tetap dalam satu mainstream yaitu kebudayaan berasal dari superstruktur berupa nilai-nilai budaya.         

Pada tahun 1980-an dan 1990-an berkembang teori-teori baru tentang kebudayaan, yang bermula dari kelompok strukturalisme. Teori-teori baru tentang kebudayaan itu merevisi teori klasik kebudayaan. Bagi mereka, kebudayaan bukan hanya tradisi atau nilai agung, tradisi besar, adat istiadat, peradaban, dan nilai tradisional lainnya. Kebudayaan juga merupakan fenomena material, perubahan, dan tradisi kecil yang bermula dari infrastruktur.

Dalam banyak hal, sistem nilai, gagasan, ide, dan adat seringkali diproduksi oleh sistem mode produksi. Para teoritisi kebudayaan ini, seperti Louis Althousser, Adorno, Horkreimer, Antonio Gramsci, dan kaum pos-modernisme yang strukturalisme menganggap mode produksi merupakan kekuatan material yang bisa menentukan superstruktur.

Kebudayaan dalam perspektif ini tidak lagi hanya berkisar nilai agung, besar, dan sakral, akan tetapi meluas menyentuh budaya-budaya material perkotaan seperti kehidupan malam (dugem), komunitas starbucks, komunitas coffee bean,  mode pakaian, gaya hidup hedonisme, musik pop, kaum punk, komik, teater buruh,  facebook,  youtube, dan sebagainya.  Budaya urban berkembang begitu cepat dan pesat sehingga aspek contagion-nya sangat kuat (teori contagion-nya Gustave Le Bon).

Cara memahami perspektif ini terhadap fenomena media massa cetak maupun elektronik, agak lain jika dibandingkan dengan cara pandang para teoritisi antropolog klasik. Media massa cetak akan menjadi kuat, besar, dan hegemonik bukan karena semata-mata substansi berita dan investigasinya, akan tetapi sangat bergantung dari pola teknologi percetakan, pola manajemen pemasaran, dan kecepatan distribusi koran atau majalah. Begitu pula berhasil atau tidaknya sinetron, bukan semata-mata dilihat dari narasinya, alurnya, suspensinya, editingnya, aktingnya, warnanya, dan sebagainya akan tetapi lebih banyak ditentukan oleh rating-nya tinggi atau tidak.

Kalau suatu sinetron ratingnya rendah, betapa pun bagusnya film itu, akan cepat berakhir dan dianggap kurang berhasil. Rating berkait dengan iklan dan iklan akan berkait dengan pasar. Karena itu pembuat film atau sinetron akan menentukan nilai, gagasan, ide, cerita, dan moral berdasarkan kekuatan budaya material dan pasar yang mendukungnya.


Lihat saja sinetron yang ratingnya tinggi. Sampai ratusan episode, sudah tidak memperdulikan moral dan nalar cerita, sudah tidak memedulikan kausalitas cerita, artisitik dan estetika film. Yang penting rating tinggi, lama, dan iklan banyak. Kita bisa simak film-film Teguh Karya: banyak tuntunan, nasihat, norma moralnya diceritakan oleh para tokohnya bukan di dalam musala atau masjid atau melalui seorang ustaz atau kiai, tetapi kadangkala di kafe-kafe, di dunia malam, di tempat sekuler lainnya dan penceritanya adalah tokoh-tokoh perkotaan.

Budaya dalam perspektif radikal ini membawa konsekuensi pendapat bahwa superstruktur ditentukan oleh infrastruktur (mode produksi). Artinya kalau kita angkat dalam masalah budaya film Indonesia adalah sebagian besar film-film yang mengabdi kepentingan pasar sebenarnya, dalam batas tertentu, juga merupakan kausalitas dari kepentingan budaya pasar, budaya material, dan budaya industri.

Kita bisa simak munculnya seni rupa pop art Amerika Serikat, sebenarnya merupakan kuatnya budaya material tua di USA tersebut. Film-film Amerika Serikat tentang wall street, asuransi, perbankan, dan sebagainya menunjukkan perspektif budaya material tersebut. Hanya saja budaya material di negara kapitalisme tua seperti Amerika Serikat sangat berbeda dengan kapitalisme muda (kapitalisme malu-malu) seperti di Negara Dunia III.

Di negara kapitalisme tua seringkali terjadi keseimbangan antara pasar, negara dan civil society. Di Negara Dunia III gejala kapitalisme malu-malu menimbulkan gejala keserakahan material dan power. Kekuatan check and balancess-nya belum tumbuh dengan kuat. Akibatnya di Negara Dunia III tumbuh anomali budaya.

Anomali budaya di Negara Dunia III itulah yang mendorong logika pasar, logika sosial, dan logika budaya masyarakat seringkali jungkir balik. Parlemen kita yang mestinya berfungsi civil society setelah pasca Orba malahan menjadi state baru. Proses pemilu yang demokratis tiba-tiba berubah menjadi gejala KKN yang luar biasa. Lihat dinasti Gubernur Ratu Atut, di Kabupaten Kediri ada pasangan calon kepala daerah dari istri tua dan istri muda sama-sama maju menjadi calon bupati untuk menggantikan bupati lama (suaminya sendiri). Banyak hal yang menunjukkan gejala anomali dalam masyarakat. Dan itulah budaya masyarakat kita saat ini.

Film-film seks, kekerasan, perhantuan, dan perdukunan di Indonesia digarap secara sederhana, gampangan, secara cepat, dan hanya untuk kepentingan logika sesaat. Karena itu film-film semacam itu menunjukkan logika masyarakat yang aneh, terpilin-pilin (bahasa JB Kristanto) kemudian disuguhkan dalam film dan TV yang estetika dan performent artnya terpilin-pilin pula. Mungkin ini yang dimaksud sebagai film bernuansa budaya (b kecil), tetapi tidak mempunyai nilai estetika dan artistik Budaya (B besar).

Makna dari uraian di atas adalah konsep budaya saat ini menjadi cair sekali: merentang dari budaya dalam konteks agung, besar, adat dan peradaban, nilai kedaerahan, nilai pertanian sampai dengan fenomena budaya massa (seperti musik pop, unjuk rasa, dugem, fenomena bonek, dan sebagainya), fenomena komunitas sepeda onthel, komunitas coffee bean, starbucks, komunitas punk, komunitas FB, youtube, fenomena etnik, buruh, kaki lima, fenomena partai politik, fenomena paranormal, dan sebagainya.

Saya membayangkan fenomena budaya kita saat ini luas sekali sehingga tema film kita seharusnya sangat luas, bervariasi, dan kompleks. Persoalannya adalah apakah film atau sinetron yang diproduksi atas dasar rating tinggi dan lama tayang adalah sinetron yang tidak mempunyai nuansa budaya? Sebaliknya apakah film yang bernuansa budaya seperti “Laskar Pelangi”, “Ayat Ayat Cinta”, “Sang Pencerah”, “Petualangan Sherina”, “Tendangan dari Langit”, “Pasir Berbisik”, “Ada Apa dengan Cinta”, “Bulan Tertusuk Ilalang”, dan sebagainya?

Film Indonesia adalah Film Tidak Bernalar

Menurut J.B Kristanto, film Indonesia mempunyai kelemahan mendasar yaitu tidak mempunyai karakter. Film Indonesia dinilai tidak mempunyai karakter sehingga logikanya menjadi terpilin-pilin. Film Indonesia terkesan seperti tidak memiliki jalan cerita, apalagi logika. Yang ada hanyalah rentetan kejadian yang disusun untuk mendapat efek tertentu, entah itu efek haru, lucu atau seru (J.B Kristanto, hal XIII, 2004). Karena itu J.B Kristanto menyimpulkan bahwa kelemahan mendasar film Indonesia adalah film yang dibuat tanpa akal sehat atau sikap tak bernalar.

Kalau pendapat J.B Kristanto itu benar maka persoalan dasarnya menjadi kompleks. yaitu bukan semata-mata berkait dengan film harus mempunyai nuansa budaya (apakah budaya lokal atau indigeneous). Film dan atau sinetron yang mengangkat budaya lokal sangat banyak atau yang mengangkat budaya “nasional” juga banyak, akan tetapi ada banyak kelemahan mendasar pada film- film itu sehingga gagal menjadi film bernilai seni dan budaya kuat.

Ada banyak fenomena kelemahan film atau sinetron kita saat ini yaitu



  1. Mengandung gejala romantic agony yaitu berasyik masyuk atau melebih-lebihkan aspek kemiskinan, penderitaan, keterpencilan, dan kesengsaraan. Lihat film-film TV SCTV yang bermaksud dijadikan film TV Indonesia dengan banyak tema kedaerahan sangat terasa aspek romantic agony dan hitam-putihnya.

  2. Sisi lain dari romantic agony adalah melihat kehidupan seringkali dengan kacamata hitam-putih: lawan-kawan, musuh-sahabat, benar-salah, baik-buruk, dan sukses-tidak sukses. Jarang sekali film kita yang menawarkan cara berpikir lateral.

  3. Di samping itu tema umum film kita masih kuat aspek zero sum game sehingga yang dikejar efek dramatisnya. Sementara aspek realita, fakta, dan data hanya sebagai ilustrasi belaka.


Film Daerah Berumur Pendek

Film kita memang sangat tampak sebagai gejala kota, gejala Jakarta, dan gejala metropolitan. Film tentang tema daerah, tentang adat, tentang petani, tentang fenomena etnik, sedikit sekali. Film-film dengan tema kedaerahan, jika digarap secara sederhana (serampangan), tidak akan bisa menembus pasar. Film-film seperti itu, jika menggunakan bahasa John Ruskin, akan bernasib seperti the book of hour (daya hidupnya pendek).

Film-film yang diproduksi semata-mata untuk memenuhi selera pasar biasanya berdaya hidup pendek. Sebab sifat pasar adalah dinamik, cepat, matematis, dan gampang berubah.

Sebaliknya film daerah jika digarap oleh sutradara yang bagus akan menjadi film “nasional” bahkan menjadi film “internasional”. Kita bisa melihat film “Laskar Pelangi”. Film ini bermula dari daerah sangat terpencil digarap dengan bahasa, idiom, simbol, dan logika daerah, tetapi digarap dengan daya artistik dan estetika film yang luar biasa akhirnya menjadi film yang bagus.

Filmnya Hanung Bramantyo yang terbaru, misalnya “Tendangan Dari Langit” adalah film tentang sepak bola (suatu tema yang jarang sekali disentuh oleh sutradara dan produser), cukup menarik. Siapa pun yang menonton film ini tidak terasa kalau film itu adalah film tentang daerah sekitar Malang dan dalam ruang lingkup yang kecil.

Kalau menyimak uraian di atas tampak sekali bahwa tema daerah dan nasional sebenarnya hanyalah sebatas konsep teritorial. Film bisa bermula dari teritorial, akan tetapi harus ditransformasikan ke dalam bahasa universal film dan bahasa universal budaya yaitu humanisme. Film dengan tema kedaerahan atau tema nasionalisme, misalnya, jika digarap tanpa konsep (menurut Teguh Karya), tanpa penalaran yang kuat (menurut JB Kristanto), akan berumur pendek. (*)

*) Anggota Lembaga Sensor Film

Komentar Anda :
Nama    :
E-mail   :
Pesan :

Disclaimer : "Komentar Anda tidak mewakili kebijakan editorial redaksi Lembaga Sensor Film.
Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras dan antar golongan".

[ Kembali ]